Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia

Kebijakan Budaya Selama Abad ke- 20 Hingga Era Reformasi

KENDALI KEKUASAAN ATAS KEBUDAYAAN

Kebudayaan dan kekuasaan selalu mempunyai hubungan yang khas. Kebudayaan yang lahir dari rahim masyarakat selalu mempunyai peluang untuk digunakan sebagai alat legitimasi oleh pemegang kekuasaan. Rezim penguasa selalu menjadikan kebudayaan sebagai objek yang harus dikendalikan dan selanjutnya digunakan sebagai alat untuk membentuk wacana dan kemudian melanggengkan kekuasaannya.
Membuka selubung relasi antara kebudayaan dan kekuasaan merupakan cara untuk melihat bagaimana kekuasaan memainkan kekuatannya untuk mengendalikan rakyatnya melalui kebudayaan. Tangan-tangan kekuasaan yang mengendalikan kebudayaan dapat terlihat melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh rezim penguasa pada setiap masa. Terbukanya selubung relasi tersebut harus dapat memberikan penyadaran terhadap masyarakat, sehingga setiap kebijakan kebudayaan yang lahir dapat dilihat secara kritis oleh masyarakat.
Kebijakan budaya yang dilakukan pemerintah kolonial Hindia Belanda tetap memisahkan kebijakan untuk Eropa dan pribumi. Pemisahan ini didasari atas perspektif kolonial atas pribumi yang memandang Eropa lebih berbudaya dari pribumi. Dari perspektif ini kemudian pemerintah kolonial berusaha melakukan “pembudayaan” terhadap pribumi melalui sensor terhadap buku bacaan yang ada pada saat itu. Kegiatan ini kemudian terwujud melalui pendirian Commissie voor de Volkslectuur di tahun 1908 yang mempelajari bacaan populer di masyarakat. Pada tahun 1917 lembaga ini berubah menjadi Kantor voor de Volkslectuur (Kantor Urusan Kesusastraan). Selain melakukan misi “pembudayaan” masyarakat jajahan, lembaga ini sebenarnya juga melakukan sensor terhadap buku-buku bacaan yang dapat membangkitkan perlawanan terhadap pemerintah kolonial.
Kegiatan sensor terhadap produk kebudayaan tidak hanya berlangsung pada masa kolonial Hindia Belanda, namun kita dapat menemukannya di masa pendudukan Jepang hingga Orde Baru. Pola pengendalian atas produk kebudayaan yang muncul di masyarkat selalu sama; pemerintah selalu membentuk lembaga yang secara khusus melakukan pengendalian dan penyensoran yang garis komandonya dapat ditelusuri hingga pemerintah pusat.
Seperti di masa kolonial, Orde Baru juga memberikan perhatian khusus terhadap ranah kebudayaan melalui kebijakan kebudayaan. Kebijakan Orde Baru menjadikan Pembangunan (developmentalism) sebagai isme besar yang harus dikandung dalam kebudayaan. Ideologi pembangunan yang coba ditancapkan pada masa itu dianggap sebagai cara untuk mengatasi segala ketertinggalan masyarakat, dan untuk mengatasinya kebudayaan juga harus masuk dalam kerangka pembangunan. Sejak 1978 pemerintah melalui Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membuat taman-taman budaya di pelbagai provinsi. Taman-taman budaya di berbagai daerah ini kemudian “dikendalikan” oleh pemerintah melalui panduan yang dikeluarkan oleh Direktorat Kebudayaan pada saat itu.
Hal penting yang patut digaris bawahi dalam kebijakan Orde Baru adalah usaha depolitisasi dalam ranah kebudayaan. Di Orde sebelumnya, yaitu Orde Lama, banyak lembaga-lembaga kebudayaan, yang secara struktural, berada di bawah partai politik. Sehingga misi-misi politik banyak diusung oleh lembaga-lembaga tersebut. Penguasa pada saat itu melihat politisasi kebudayaan sebagai hantu yang bisa merusak tatanan politik Negara, dan tentu saja menggangu misi pembangunan yang sedang diusung. Dalam dunia kesusastraan, misalnya saja, kelompok atau orang yang pernah bergabung atau terindikasi menjadi bagian dari lembaga kebudayaan yang saat Orde Baru dianggap “musuh” Negara akan disingkirkan. Penyingkiran ini dilakukan baik dengan cara memberangus atau mengekslusi kelompok atau orang tersebut. Pihak yang paling dirugikan dalam era ini adalah kelompok atau orang yang diindikasi sebagai orang “kiri.”
Pada era reformasi kebijakan kebudayaan juga tidak banyak berbeda dengan rezim sebelumnya. Salah satu yang membedakan adalah ranah kebudayaan dipisahkan dengan departemen pendidikan, yang kemudian digabungkan dengan departemen pariwisata. Dari sini sebenarnya kita dapat melihat perspektif penguasa yang hanya memahami kebudayaan sebagai objek yang bisa dijual. Sebagaimana layaknya sebuah komoditas, kebudayaan ditonjolkan hanya pada sisi lahiriah. Dengan mengabaikan filosofi dan unsur lokalitas yang ada di dalamnya, sebenarnya pemerintah seolah menempatkan kebudayaan sebagai makhluk “mati” yang tidak mempunyai ruh.
Munculnya istilah otonomi daerah dalam literatur sosial-politik di Indonesia pada saat era reformasi cukup memberikan angin segar bagi beberapa daerah, seperti Riau, untuk menunjukkan identitas dan lokalitasnya. Dengan akar budaya dan sejarah yang cukup panjang, Riau seakan ingin menampilkan sisi yang berbeda dalam konteks kebudayaan nasional; ini semua karena sepanjang kekuasaan Orde Baru nasionalisme yang mensyaratkan pemunculan identitas nasional sebenarnya telah menekan budaya-budaya lokal yang tentu saja berbeda dengan budaya yang ada di daerah lainnya. Akar Melayu yang kuat kemudian menjadi semacam identitas khas sekaligus pembeda dengan kebudayaan daerah lainnya.
Dalam buku setebal 356 halaman ini, Tod Jones sedang melacak dan menggambarkan relasi kekuasaan dan kebudayaan di Indonesia pada abad 20, yang rentangnya dimulai pada era kolonial hingga era reformasi. Sebagai buku yang berasal dari sebuah disertasi, data yang ditampilkan cukup membuktikan kepada kita bahwa kebudayaan selalu menampilkan sisi-sisi menarik yang memancing rezim kekuasaan untuk mengendalikannya. Dalam kerangka sebuah kebijakan, sebenarnya setiap rezim yang memegang kekuasaan berusaha untuk mengendalikan masyarakatnya melalui pengendalian kebudayaan.
Dengan melihat relasi antara kekuasaan dan kebudayaan pada suatu masyarakat sebenarnya kita sedang dipertontonkan sebuah kesadaran penguasa dalam memahami kekuasaan yang ada. Mereka seolah sadar bahwa kekuasaan, seperti yang dijelaskan oleh Michel Foucault, tidak berpusat pada satu titik, namun menyebar dimana-mana. Oleh karena itu, kebudayaan yang mengandung potensi kekuasaan harus dapat dikendalikan, dengan harapan kekuasaan yang terkandung di dalam kebudayaan tidak mengganggu atau bahkan menentang kekuasaan mereka. Mengendalikan kebudayaan pada akhirnya dapat dilihat sebagai jalan untuk melanggengkan kekuasaan sang rezim.

 

Judul : Kebudayaan dan Kekuasaan di Indonesia: Kebijakan Budaya Selama Abad ke- 20 Hingga Era Reformasi
Judl Asli : Culture, Power and Authoritarianism in the Indonesian State: Cultural Policy across the Twentieth Century to the Reform Era.
Penulis : Tod Jones
Penerjemah : Edisius Riyadi Terre
Penerbit : Yayasan Pustaka Obor Indonesia dan KITLV-Jakarta
Tahun : 2015
Tebal : xvi + 356 halaman: 16 x 24 cm

ditulis oleh : akhmadzakky.com (penulis adalah Dosen Fakultas Adab & Humaniora UIN Syarif Hidayatullah Jakarta)

Link Buku : Kebudayaan dan Kekuasaan Indonesia

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *